Kasus Dugaan Korupsi Pemkab Bogor, Warga Desak KPK Segera Umumkan Tersangka

HERO JURNAL MEDIA,- BOGOR – Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat pengusutan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali disuarakan masyarakat.

Sejumlah warga yang tergabung dalam Presidium Masyarakat Bogor Bersatu (PMBB) mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Mereka meminta lembaga antirasuah tersebut segera menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila penyidik telah menemukan bukti yang cukup.

Dugaan perkara yang menjadi sorotan berkaitan dengan Upah Pungut Pajak (UPP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta proses mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Bogor.

Massa menilai proses hukum harus berjalan secara transparan dan tidak berhenti pada pemeriksaan maupun pengumpulan barang bukti.

Warga Pertanyakan Perkembangan Penyidikan

Aksi PMBB diikuti sekitar seratusan warga dan sejumlah tokoh masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah Kabupaten Bogor.

Mereka meminta KPK mengusut perkara tersebut secara menyeluruh dan menindak setiap orang yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan alat bukti.

Ketua PMBB Oman Rohman Pribadi mengatakan masyarakat mempertanyakan perkembangan perkara karena hingga aksi digelar belum ada tersangka yang diumumkan.

Menurut dia, penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh membedakan status maupun jabatan seseorang.

Masyarakat, lanjutnya, berharap proses penyidikan tetap independen serta tidak dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.

Soroti Dugaan Potongan Upah Pungut Pajak

Selain mendesak penetapan tersangka, massa aksi juga membawa persoalan lain yang mereka klaim berkaitan dengan mekanisme upah pungut pajak.

Perwakilan warga Bogor Selatan, Azet Basuni, menyebut adanya informasi dari sejumlah petugas pemungut pajak di tingkat desa mengenai dugaan pemotongan upah pungut.

Ia mengklaim sejumlah petugas mengaku menerima potongan sebesar Rp50.000 dari upah pungut yang mereka terima.

Informasi tersebut, menurut Azet, perlu diverifikasi dan ditelusuri oleh penyidik untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran serta ke mana aliran dana tersebut.

Dugaan tersebut masih berupa informasi yang disampaikan dalam aksi masyarakat dan perlu dibuktikan melalui proses penyidikan.

Kepercayaan Warga terhadap Pajak Ikut Disorot

Persoalan dugaan korupsi juga dinilai dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Azet menyebut keresahan warga mulai merambah pada persoalan kewajiban membayar pajak. Dalam aksi tersebut, ia menyampaikan adanya warga yang mempertanyakan kewajiban membayar pajak apabila dugaan korupsi tidak segera dituntaskan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kasus hukum tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Meski demikian, kewajiban perpajakan masyarakat tetap memiliki dasar hukum tersendiri dan tidak gugur hanya karena adanya perkara dugaan korupsi.

KPK Disebut Telah Sita Uang Rp1,5 Miliar

Desakan warga muncul setelah serangkaian tindakan penyidikan yang disebut telah dilakukan KPK sejak 19 Agustus 2026.

Dalam proses tersebut, KPK disebut telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Bogor, melakukan penggeledahan di beberapa kantor pemerintahan daerah, serta menyita uang sekitar Rp1,5 miliar.

Sejumlah lokasi yang disebut menjadi sasaran penggeledahan antara lain kantor Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Langkah penyidik tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.

Belum Ada Tersangka yang Diumumkan

Hingga Jumat (4/9/2026), menurut informasi dalam bahan pemberitaan tersebut, KPK belum mengumumkan tersangka dalam perkara ini.

Masyarakat pun meminta proses penyidikan tidak hanya berhenti pada pihak-pihak yang diperiksa atau lokasi yang digeledah. Mereka mendorong penyidik menelusuri seluruh rangkaian perkara apabila ditemukan hubungan berdasarkan bukti yang diperoleh.

Namun, penetapan tersangka merupakan kewenangan penyidik dan harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, tuntutan masyarakat untuk mempercepat proses hukum tetap harus berjalan seiring dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah.

Dugaan Keterlibatan Pejabat Harus Dibuktikan

Dalam aksi tersebut, massa juga meminta agar tidak ada pihak yang mendapat perlakuan khusus apabila kemudian terbukti memiliki keterlibatan dalam perkara.

Termasuk kemungkinan keterlibatan pejabat daerah, seluruhnya harus didasarkan pada hasil penyidikan dan alat bukti yang sah.

Artinya, penyebutan nama atau jabatan seseorang dalam konteks tuntutan massa tidak dapat langsung dimaknai sebagai bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

KPK tetap harus membuktikan setiap dugaan melalui proses hukum yang berlaku hingga perkara memperoleh kepastian berdasarkan putusan pengadilan.

Warga Minta Penyidikan Transparan dan Tidak Tebang Pilih

PMBB berharap KPK dapat memberikan perkembangan penanganan perkara secara transparan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.

Bagi masyarakat, kepastian mengenai arah penyidikan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan penerimaan daerah, pengadaan pemerintah, serta tata kelola birokrasi.

Jika ditemukan tindak pidana, masyarakat berharap seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses secara hukum. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti harus tetap mendapatkan perlindungan sesuai prinsip hukum.

Dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor kini menjadi perhatian masyarakat setelah KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penggeledahan.

Warga mendesak proses tersebut segera memberikan kejelasan, termasuk penetapan tersangka apabila penyidik telah memperoleh alat bukti yang memadai.

Di sisi lain, proses hukum harus tetap berjalan secara profesional, transparan dan independen. Dugaan tidak boleh disamakan dengan kesalahan yang telah terbukti.

Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya dari KPK mengenai hasil penyidikan, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta konstruksi perkara yang sedang didalami. (88)

#korupsi #tindakpidana #kpk #pajak #beritadaerah #bogor #jawabarat

👁️ viewed 800